DPRD Undang KONI dan Dispora Kabupaten/Kota Bahas Polemik Porprov

Hearing KONI se Sumatera Barat dengan DPRD Sumbar
Hearing KONI se Sumatera Barat dengan DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengundang jajaran Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) kabupaten/kota se Sumatera Barat untuk membahas, polemik penundaan Pekan Olahrga Provinsi (Porprov) Sumbar XVI, Senin, 3 Agustus 2020. Porprov ini sebelumnya akan dilaksanakan tahun ini, namun ditunda hingga 2022 karena COVID-19.

Penundaan ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 426-381-2020, tentang penjadwalan ulang penyelenggaraan Porprov Sumatera Barat XVI tahun 2022 dan penyelenggaraan Porprov Sumatera Barat XVII tahun 2024.

baca juga: KONI Sumbar Akan Undang Atlet Nasional untuk Pembekalan dan Motivasi Atlet

SK penundaan ini menjadi polemik lantaran diprotes Pengurus Provinsi Cabang Olahraga (Pengprov Cabor) Sumbar. Pengprov Cabor Sumbar meminta SK ini direvisi, sehingga pelaksanaan Porprov XVI dilakukan di 2021. Protes ini disampaikan ke DPRD Provinsi Sumbar.

Komisi V DPRD Sumbar yang menangani masalah ini kemudian memanggil pihak-pihak terkait memecahkan polemik ini. Awal Juli 2020 lalu, Komisi V mengundang seluruh Pengprov Cabor Sumbar, KONI Sumbar dan OPD terkait di Pemprov Sumbar, seperti Asisten III, Kadispora dan Kepala Bakeuda. Dalam pertemuan tersebut, polemik ini harus diselesaikan dengan melibatkan bupati/walikota di Sumbar, karena kepala daerah inilah yang akan bersentuhan langsung dengan komitmen mengirim kontingen dan komitmen menganggarkan kegiatan ini dalam APBD kabupaten kota.

baca juga: Uji Tanding Atlet KONI Sumbar Masih Tertunda karena Pandemi

Menindaklanjuti hal itu, maka DPRD Sumbar mengundang semua Kadispora dan KONI kabupaten/kota. Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar Syahrul Furqon ini, juga dihadiri OPD dan KONI Sumbar serta pengurus Pengprov Cabor Sumbar.

Komisi V kemudian menanyai kesiapan kabupaten/kota sehubungan adanya permintaan Porprov di tahun 2021 bukan di 2022.

baca juga: KONI Sumbar Ingatkan Atlet soal Doping

Dari 13 daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah bersama, ketika diminta tanggapannya, sebagian besar dominan menyebutkan, anggaran untuk Porprov 2021 tidak ada masuk dalam pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2021 yang sudah mulai dibahas DPRD dengan pemerintah kabupaten/kota. Intinya, tentu kabupaten kota tidak bisa ikut Porprov, apakah itu sebagai kontingan atau merangkap sebagai tuan rumah.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumatera Barat Mario Syahjohan mengatakan semua hal itu bisa dilakukan jika SK Gubernur direvisi.

baca juga: Atlet Gantolle Sumbar Tingkatkan Porsi Latihan Hadapi PON Papua

"Semua ini bisa direvisi, bila SK Gubernur Sumbar yang menunda Porprov direvisi. Masalahnya, tentu harus ada kesepakatan antara Gubernur dengan bupati walikota tentang pelaksanaan Porprov yang akan direvisi. Jika ada SK Revisi Penundaan Porprov, maka anggaran untuk itu bisa pula dimasukkan dalam APBD 2021 yang sudah mulai dibahas pemerintah dan DPRD kabupaten/kota," jelasnya.

Menanggapi semu ini, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setdaprov Sumbar Nasir Ahmad dalam kesempatan ini menyebutkan, keluaranya SK penundaan Porprov XVI tentu sudah melalui kajian mendalam dinas teknis, dalam hal ini Dispora Sumbar. Karena situasi pandemi Covid-19, Porprov XVI yang dilaksanakan 2020 jelas tidak mungkin dilaksanakan, apalagi sampai saat ini pandemi COVID di Sumbar masih belum menunjukkan batas aman penyebaran.

"Memang tidak ada usulan bupati walikota untuk penundaan Porprov jadi 2022, namun setelah dibahas mendalam, lebih baik dilaksanakan tahun 2022. Karena di 2021 kabupaten dan kota yang banyak terserap dana untuk penanggulangan Covid-19, akan kesulitan menganggarkan di tahun 2021. Apalagi 2021 tentu saat bangkitnya ekonomi dan pembangunan yang mengalami kendala di 2020 terkait pandemi," katanya.

Namun demikian, keinginan Pengprov Cabor melaksanakan Porprov di 2021 bukan di 2022 sudah di bahas dengan Gubernur Sumbar. "Pada prinsipnya Bapak Gubernur Sumbar mau membahasnya. Asal ada kesepakatan semua pihak, terutama bupati/walikota se Sumbar bersama kalangan DPRD kabupaten kota. Ini tugas kita semua, bagaimana bisa mambuat kepakatan bersama," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar yang memimpin rapat, setuju dengan usulan Asisten III tersebut. "Untuk itu, Komisi V akan melaporkan semua ini ke pimpinan DPRD, sekaligus merancang pertemuan antara Gubernur Sumbar dengan bupati walikota dan DPRD Sumbar. Ini Insya Allah akan kita lakukan secepat mungkin, sehingga akan didapatkan jalan keluar yang baik dari polemik ini," tuturnya. (*)

Editor: Fitria Marlina